Task Force Jawa Barat Gelar Training Mitigasi untuk Memperkuat DPRD Jabar

0
126
(Foto: Zikra)

BANDUNG, Warta Kema – Task Force Jawa Barat (Jabar) mengadakan Training Mitigasi Berbasis Tolok Ukur untuk Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat Provinsi Jabar pada Sabtu (28/9), di Hotel El Royale, Bandung. Training ini dilakukan untuk mendorong anggota legislatif berpihak dalam upaya pencegahan kekerasan ekstremisme berbasis ideologi dan intoleransi. Peserta yang datang merupakan beberapa anggota DPRD Jabar dari berbagai partai politik.

Ketua Task Force Jawa Barat Ni Loh Gusti Madewanti mengatakan, training ini bertujuan untuk membuka forum dialog dengan para anggota legislatif serta memperkuat peran dan fungsi DPRD, khususnya komisi I dan V. Task Force merupakan forum kolaborasi kerja sama dalam isu pencegahan kekerasan ekstremisme berbasis ideologi. “Task force juga bagian dari masyarakat sipil. Acara ini adalah salah satu bentuk penyampaian aspirasi melalui forum diskusi dan berkomunikasi secara langsung,” kata Ni Loh.

Training dibagi menjadi tujuh sesi. Sesi pertama diisi oleh Budi Hermansyah, anggota legislatif periode 2004-2009 yang juga merupakan aktivis 98. Dalam sesi ini, Budi membahas peran anggota legislatif dan partai politik. Ia juga menyampaikan tugas-tugas dan fungsi DPRD, khususnya terkait proses perancangan dan perbaikan Peraturan Daerah (Perda). “Anggota DPRD harus berani berkomunikasi dengan kelompok masyarakat,” pesannya kepada hadirin.

Pada sesi kedua diadakan movie screening Pelanggaran HAM di beberapa provinsi. Di sesi ini juga Komnas Perempuan menceritakan pengalaman masyarakat yang terkena dampak diskriminasi dari beberapa Peraturan Daerah (Perda). Sesi ketiga berupa diskusi kelompok tentang kebijakan diskriminatif di Jawa Barat dan bagaimana pengaplikasiannya di lapangan.

Peserta sedang menyksikan film dokumenter dari Komnas Perempuan. (Foto: Zikra)

Sesi keempat juga berupa diskusi kelompok yang membahas soal pentingnya melakukan kajian penanganan konflik oleh Ichsan Malik, Dosen Universitas Pertahanan dan Tokoh Perdamaian ‘Buku Bae’. Ichsan menekankan soal pentingnya kajian yang proposional dan komprehensif mengenai akar masalah konflik dan penangannya. Sebelum ke sesi kelima, Task Force mengadakan Deklarasi Komitmen Pembentukan Kaukus Parlemen Toleransi, Perdamaian, dan Keberagaman.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen Eko Maryadi mengisi sesi lima untuk berbagi pengalamannya. Soal bagaimana media mempunyai peranan penting dalam menyajikan data dan informasi yang berdasarkan pada fungsi dan kegiatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan.

“Anggota dewan harus aware bahwa semua tindakan baik perkataan dan perbuatan akan dilutip oleh media sebagai bahan pemberitaan. Sebaiknya jika bertemu jurnalis, tanyakan maksud dan tujuannya apa. Jika belum siap diwawancara lebih baik meminta waktu untuk menunggu, jangan bilang ‘no comment’. Pastikan juga bahwa sumber data yang dikutip tidak melanggar prinsip etika jurnalistik dan mengedepankan HAM sebagai perspektif,” kata Eko menutupi diskusi.

Task Force menganggap DPRD Jabar perlu memperkuat peran dan mengoptimalkan fungsinya. Hal itu karena dari studi yang dilakukan Task Force, anggota dewan yang terpilih masih perlu mendalami persoalan kekerasan ekstremisme berbasis ideologi yang terjadi di Jawa Barat. Anggota legislatif juga perlu memiliki kemampuan cek  fakta serta  perspektif  HAM  yang  berkeadilan.

 

Penulis: Hayfa Rosyadah

Editor: Lia Elita

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here