SK Penyesuaian UKT, Respons Mahasiswa, dan Trending #UnpadKokGitu di Media Sosial

0
71
Beberapa tagar tuntutan dari Kema Unpad yang sempat Trending di media sosial Twitter (sumber : instagram.com/bem.unpad)

Pihak Rektorat Universitas Padjadjaran mengeluarkan Surat Keputusan Rektor 560/UN6.RKT/Kep/HK/2020 tentang Penyesuaian Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Universitas Padjadjaran Pada Semester Ganjil 2020/2021.

Mengutip dari surat keputusan yang dikeluarkan Unpad (22/6) tersebut, dituliskan berbagai persyaratan bagi mahasiswa yang ingin mengajukan penyesuaian UKT di semester depan. Namun hal ini memicu respons negatif dari kalangan mahasiswa Unpad karena dianggap persyaratan yang dikeluarkan terlalu rumit dan memberatkan.

Dalam surat penyesuaian UKT semester depan yang dikeluarkan pihak rektorat diantaranya berisi penyesuaian tentang pembayaran UKT secara mengangsur, penundaan pembayaan UKT, pengurangan UKT, dan perubahan kelompok UKT.

Kemudian dicantumkan berbagai persyaratan seperti surat pengajuan penyesuaian UKT, file scan Kartu Keluarga, surat keterangan gaji orang tua, rekening listrik terbaru, foto tempat tinggal mahasiswa, Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Laporan Pajak Tahunan (SPT) pribadi, foto kendaraan yang dimiliki, surat pemutusan hubungan kerja (jika ada), dan dokumen-dokumen lain yang mendukung. Pengajuan penyesuain dilakukan melalui laman student.unpad.ac.id mulai tanggal 6 hingga 17 Juli 2020.

Trending Topik di Media Sosial

Tagar #UnpadKokGitu dalam trend di Indonesia pada media sosial Twitter (25/6) (sumber : Twitter.com)

Persyaratan yang dikeluarkan pihak rektorat tentang penyesuaian UKT semester depan tersebut menuai respon negatif dikalangan mahasiswa Unpad. Mereka menganggap kebijakan Unpad tentang penyesuaian UKT semester depan terlalu rumit dan berbelit.

Di media sosial tagar #UnpadKokGitu menjadi trending topic pada Kamis malam (25/6). Cuitan mahasiswa Unpad di media sosial juga diiringi dengan gambar-gambar kritikan dan sindiran atas kebijakan Unpad yang dinilai memberatkan dan rumit.

Dintaranya cuitan akun @antarplgjemput di Twitter yang mengatakan  “Lampirkan foto depan rumah dan kendaraan pribadi” Waduh, dampaknya penurunan penghasilan kok malah aset yang dijadiin patokan juga? Apa harus tuker tambah dulu pak aset orang tua kami dengan UKT”. Cuitan tersebut menjadi trending yang menarik seibu like di media sosial.

Hal serupa juga dikatakan juga oleh akun @suciandoko dalam postingannya “Logikanya bukan soal mampu atau gak mampu, semua orang tua juga bisa mati-matian kuliahin anaknya. Persoalannya sudi atau engga sudi ?“.

Akun tersebut juga menambahkan “Pendidikan kok kayak games, pay to win”. Cuitannya nya tersebut menuai respons beragam dalam kolom komentar. Masih banyak cuitan lain di media sosial sebagai respons terhadap kebijakan Rektorat Unpad yang dinilai rumit oleh mahasiswa.  

SHBB dan Respon Para Petinggi Organisasi Kampus

Cuplikan kegiatan diskusi Satu Hari Bersama Bapak dalam platform Youtube BEM Kema Unpad (sumber : dokumen pribadi)

Beriringan dengan naiknya tagar #UnpadKokGitu, terjadi diskusi antara pihak rektorat dan perwakilan mahasiswa Unpad yang berlangsung secara daring. Diskusi berjudul Satu Hari Besama Bapak tersebut mempertemukan perwakilan mahasiswa Unpad, Wakil Rektor 1, Direktur Kemahasiswaan, dan Direktur Pendidikan Unpad.

Diskusi tersebut berlangsung cukup lama, terjadi dialog sengit antara perwakilan mahasiswa dan pihak rektorat. Riezal Ketua BEM Kema Unpad sebagai perwakilan mahasiswa mengatakan bahwa kebijakan perihal UKT yang tertuang dalam SK Rektorat dirasa oleh mahasiswa terlalu banyak dan memberatkan.

Riezal juga menuntut empat hal yaitu menuntut SK Rektorat dicabut, ada pembebasan UKT Golongan 1 dan Golongan 2, presentase 40% untuk UKT Golongan 3 ke atas, dan pembebasan UKT bagi mahasiswa tingkat akhir. Hal tersebut kemudian dijawab oleh Prof Arif.

“SK yang ada itu sebetulnya kami ingin adil, supaya adil perlu memperhatikan data-data yang ada. Jadi mohon dipahami, kita memberikan persyaratan itu supaya tepat sasaran.” Jawab Prof Arif. 

Merespon tentang UKT mahasiswa tingkat akhir menurutnya hal tersebut sudah sesuai dengan Permendikbud, dan tidak mungkin Peraturan Rektor mengalahkan Peraturan Menteri.

Di tengah diskusi Prof. Arif mengatakan rasanya tidak pas apabila mahasiswa menggugat pencabutan SK Rektor. Karena kebijakan ini belum dijalankan oleh mahasiswa.

“Ekonomi kita sedang turun. Hanya masalahnya apakah itu semua? Tidak. Oleh karena itu kita perlu adanya instrumen untuk memilah yang kena dan yang tidak. Proses pemilahan ini perlu kita kawal. Membuat peraturan ini kami tidak gegabah, sehingga kurang pas jika teman-teman menggugat SK Rektor untuk dicabut. Karena dasarnya ini belum dijalankan dan teman-teman dirasa tidak percaya pada kami.” ujarnya.

Perihal masalah UKT mahasiswa jurusan profesi, Rohman dari Fakultas Keperawatan mengajukan pertanyaan mengenai hal tersebut, karena di SK hanya menyantumkan perihal untuk mahasiswa sarjana dan sarjana terapan saja. “Di SK hanya tertulis untuk mahasiswa sarjana dan sarjana terapan, untuk mahasiswa profesi itu bagaimana pak?.” 

Hal ini kemudian dijawab oleh Edi dari pihak rektorat “Sekali lagi, rujukannya di Permendikbud, jika ada yang keberatan tetap kita layani tetapi tidak masuk ke SK ini bagi mahasiswa profesi.” Jawabnya.

Di akhir sesi diskusi Riezal sebagai perwakilan mahasiswa menyampaikan rasa kecewa terhadap pihak rektorat karena tuntutan mahasiswa tidak direspon. Selain itu ia juga menuntut transparansi UKT.

Di luar forum diskusi, Ketua BPM Fisip Unpad Michael Sitohang bersedia diwawancarai mengenai keputusan rektorat tentang penyesuaian UKT. Merespon hal tersebut dirinya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (4). Menurutnya ada perbedaan antara aturan Kemendikbud dan SK Rektorat tentang penyesuaian UKT.

“Di sini (SK rektorat) ada kata penyesuaian yang dapat diperoleh mahasiswa artinya ada unsur ditentukan atau diprioritaskan oleh yang berwenang. Keputusan berada ditangan rektorat.” Jelasnya.

Michael juga mengatakan apa yang mahasiswa Unpad ajukan tentang penyesuaian UKT belum tentu bisa didapatkan. Karena masih belum menemukan titik terang, maka Riezal dan pihak rektorat sepakat untuk mengadakan diskusi lanjut dalam satu pekan kemudian.

Reporter : Raka Putra

Penyunting : Karina Rahma

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here