New Normal: Krisis Kesehatan, Ekonomi, atau Kepercayaan?

0
9

Sejak awal kemunculannya, virus corona atau coronavirus disease-19 (COVID-19) kerap kali dianggap remeh oleh Pemerintah Indonesia. Seperti pernyataan Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, mengenai sulitnya virus corona masuk ke Indonesia hingga kabar bahwa virus corona sulit bertahan di iklim Indonesia. Bahkan setelah melonjaknya kasus di Wuhan, pemerintah masih bersikukuh melontarkan pernyataan-pernyataan yang dianggap menimbulkan kontroversi, seperti telah dikemukakan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya, “Orang Indonesia kebal corona”. Jubir Penanganan Corona, Achmad Yurianto, juga turut menyumbang kontroversi dengan kelakarnya seperti, “Yailah… Cuma segitu aja kok lockdown!”. Pernyataan lain juga dilontarkan oleh Menteri Kesehatan kita, Kalau sakit pakai masker, kalau sehat ya enggak usah, mengurangi oksigen tubuh kita”. Tidak sampai disitu, Menteri Kesehatan juga menolak hasil riset penelitian Harvard yang mangatakan bahwa virus corona sudah masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi sebelum kasus pertama diumumkan Presiden.

Setelah COVID-19 dianggap sebagai pandemi oleh WHO, selanjutnya BNBP menetapkan bahwa COVID-19 merupakan bencana nasional. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk beraktivitas di rumah dan melakukan social distancing untuk mengurangi penyebaran virus tersebut. Akan tetapi, apakah social distancing berhasil dilakukan? Mengapa jumlah kasus terus melonjak? Dan bagaimana nasib Indonesia di tengah New Normal?

Social Distancing Gagal Mendisiplinkan Masyarakat

Social Distancing Indonesia dianggap sebagai yang terburuk dalam penanganan COVID-19 karena pelaksanaannya tidak dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat. Terlepas dari keengganan masyarakat Indonesia untuk melakukan social distancing dan masih kurang masifnya sosialisasi dari pemerintah.

Survei yang dilakukan oleh Caria S. (2020) membahas tentang kepatuhan masyarakat terhadap social distancing di seluruh dunia. Ditemukan fakta bahwa Indonesia menempati skor 69 dan berada di bawah rata-rata skor dunia dengan nilai 77. Angka tersebut berada di bawah India, Malaysia, dan Korea Selatan.

Mengapa masyarakat mengabaikan untuk melakukan social distancing?

Studi yang dilakukan oleh Maryanti (2017) menemukan fakta bahwa terdapat hubungan positif antara pendidikan formal dengan kesiapsiagaan terhadap suatu bencana. Artinya, tinggi rendahnya tingkat kesiapan seseorang terhadapan suatu bencana memiliki hubungan positif dengan tingkat pendidikan. Hingga pada tahun 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwasannya rata-rata lama belajar formal di Indonesia adalah 8,34 tahun dan masih jauh dari angka harapan, yakni 12,91 tahun. Selain itu, jumlah angka buta huruf di Indonesia masih tinggi yakni 3,29 juta per Desember 2019 (Kemendikbud).

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Indonesia

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap segala informasi yang disampaikan oleh pemerintah menjadi kendala dalam penanganan pandemi. Menurut survei Caria S. (2020) yang membahas tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, Indonesia berada pada angka 0,486. Angka ini menunjukan posisi antara percaya tidak percaya.

Dalam survei tersebut, terdapat tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap suatu pemerintah di setiap negara. Hasilnya, Indonesia mendekati angka 0.5 dan di atas dari median (0.3). Angka tersebut berada jauh diatas Malaysia, yakni sekitar 0.18 dan di bawah India yakni sekitar 0.5 lebih. Berdasarkan survei tersebut, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia saat ini memiliki mayoritas masyarakat yang tidak mempercayai pemerintah dan menjadikan setiap langkah serba salah. Hal tersebut dapat menjadi penyebab lain dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan social distancing. Hal itu pula yang berisiko melahirkan opini-opini yang memengaruhi stigma masyarakat.

Apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat?

Dalam mengatasi Covid-19, pemerintah tidak dapat sekadar melakukan tindakan material seperti bantuan tunai, melakukan tes massal, ataupun bantuan sembako. Akan tetapi, diperlukan korelasi atau kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi pandemi ini. Selain itu, meningkatkan investasi pendidikan adalah suatu tindakan yang penting. Sangat diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sosialisasi baik dari pemerintah maupun masyarakat, serta tokoh ternama sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang dapat membingungkan masyarakat. Pemerintah juga harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat. Hal itu tidak hanya memengaruhi penanganan pandemi ini, namun juga memengaruhi rehabilitasi ekonomi pasca pandemi.

Selain peran pemerintah, masyarakat juga harus turut andil dalam menekan krisis yang diakibatkan oleh covid-19. Diawali dengan sikap masyarakat yang harus konsisten dan percaya terhadap pemerintah dengan melakukan social distancing. Selanjutnya tetap melakukan aktivitas di rumah dan keluar seperlunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian melapor jika memiliki indikasi covid-19 dan segera melakukan isolasi mandiri. Terakhir, berhenti memprovokasi pihak-pihak tertentu dan sebaiknya mengkritik hanya dengan niat memperbaiki.

Sudah saatnya pemerintah dan seluruh elemen masyarakat bersatu, membuang ego, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan karena sesungguhnya nyawa tidak sepadan dengan ekonomi dan ekonomi dapat kembali pulih dengan kerja sama bangsa. Solidaritas dan semangat gotong royong menjadi kunci karena bagaimanapun caranya, menyelamatkan nyawa sebanyak-banyaknya dan terus berinovasi memperkecil risiko ekonomi adalah tujuan utama.

Penulis: Arif Furqon Nugraha

Desain: Tasya Inayah Hasanah

Referensi

Amanaturrohim, Hanifah (2017), Pengaruh pendapatan dan konsumsi dalam kesejahteraan masyarkat. Semarang. Universitas Negeri Semarang

Alrohman, Nisa (2018), Pengaruh Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah. Depok. Universitas Indonesia 

Caria, Stefano, Thiemo Fetzer, F Goetz, Margarita Gomez, Johannes Haushofer, Lukas Hensel, Andriy Ivchenko, et al. 2020. “Measuring Worldwide COVID-19 Attitudes and Beliefs,”

BPS. 2020. “Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Provinsi [Metode Baru], 2010–2019.” Badan Pusat Statistik. 2020. https://www.bps.go.id/dynamictable/2020/02/18/1773/rata-rata-lama-sekolah-menurut-provinsi-metode-baru-2010-2019.html.

Kusuma, Wijaya. 2020. “Kisah Dosen UGM Bangun Gerakan Kemanusiaan Sambatan Jogja, Hadapi Corona Bergerak Lewat WA Halaman all.” KOMPAS.com. 2020. https://yogyakarta.kompas.com/read/2020/04/03/07130021/kisah-dosen-ugm-bangun-gerakan-kemanusiaan-sambatan-jogja-hadapi-corona.

Leonard, Amelinda Bonita. 2020. “Pentingnya Inovasi Kepemimpinan Dan Civic Engagement Di Daerah Dalam Menghadapi COVID-19.” https://csis.or.id/publications/pentingnya-inovasi-kepemimpinan-dan-civic-engagement-di-daerah-dalam-menghadapi-covid-19/.

Kemendikbud. 2019. “Jumlah Penduduk Buta Aksara Turun Menjadi 3,29 Juta.” Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. August 29, 2019. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/08/jumlah-penduduk-buta-aksara-turun-menjadi-329-juta.

Maryanti, Setty, Endang Lestari, Wahyu Putri, Astria Risa Wardani, and Faza Haris. 2017. “Hubungan Tingkat Pendidikan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Tanah Longsor di Kelurahan Giritirto Kecamatan Wonogiri,” May. http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9019.

Rifa, Bahtiar. 2020. “Polda Banten Sebut Bubarkan 547 Perkumpulan Selama Wabah Corona.” detiknews. 2020. https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4967369/polda-banten-sebut-bubarkan-547-perkumpulan-selama-wabah-corona.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here