Apakah Perlu Adanya Pendidikan Militer Bagi Mahasiswa?

0
63
Wacana pendidikan militer bagi mahasiswa menuai polemik di masyarakat (sumber : PikiranRakyat.com)

Beberapa waktu terakhir isu wacana mengenai pendidikan militer bagi mahasiswa yang diinisiasikan oleh Kementerian Pertahanan RI menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Bagaimana tidak, dengan adanya wacana tersebut membuat beberapa aliansi mahasiswa di Indonesia mempertanyakan urgensi wacana ini. Bagaikan sisi mata koin, adapula pihak yang memang mendukung wacana Kemenhan tersebut sebagai bentuk bela negara.

Wacana pendidikan militer ini tentunya tidak serta merta ada tanpa landasan hukum yang sudah tertera dalam Undang-undang. Apabila menilik lebih jauh, kebijakan mengenai pendidikan militer ini setidaknya cukup relevan dengan UU Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara.

Rencananya dalam kebijakan tersebut mahasiswa akan dilibatkan langsung untuk mengambil peran dalam bela negara melalui Komponen Cadangan (Komcad). Nantinya dalam satu semester perkuliahan mahasiswa bisa mengambil SKS di mata kuliah pendidikan militer. Meski demikian, hal tersebut masih harus didiskusikan dan dikaji lebih lanjut dengan Kemendikbud.

Pada dasarnya, pendidikan militer menuju Komponen Cadangan ini bukanlah wajib militer melainkan kegiatan yang sifatnya sukarela sehingga mahasiswa tidak wajib mengambil mata kuliah ini. Komcad ini dapat menjadi bagian pemenuhan hak mahasiswa melalui kebijakan Kampus Merdeka yang sudah diterapkan di beberapa kampus sesuai kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Komponen Cadangan tersebut tentunya mengarah pada prinsip bela negara bagi setiap warga negara Indonesia. Di mana setiap warna negara Indonesia sejatinya wajib ikut serta dalam pembelaan negara sebagai bentuk cinta tanah air. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”

Selain itu di Pasal 30 ayat (1) juga menyebutkan bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Dalam konteks ini memang dibenarkan bahwa setiap warga negara Indonesia diharapkan dapat berkontribusi langsung untuk melindungi negaranya dari ancaman militer maupun non-militer sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air.

Namun, apakah bentuk bela negara harus selalu ikut berperang bersama para prajurit di lapangan dengan membawa senjata dan menjadi garda terdepan melawan musuh? Menurut Dadang Rahmat Hidayat selaku Dekan sekaligus dosen komunikasi politik Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, bela negara itu tidak mesti selalu terjun langsung dalam peperangan melainkan ada banyak hal lain di luar sana yang mencerminkan prinsip bela negara.

“Karena bagi saya pendidikan bela negara itu pertama kita semua mengetahui hak dan kewajiban dalam bela negara. Bukan tahu hak dan kewajiban secara tekstual yang ada dalam Undang-Undang ’45 (saja), namun harus secara aktif. Kalau secara umum bisa bela negara itu dengan kita mentaati hukum, berbuat baik, tidak onar, menjalankan bakti sosial, itu juga merupakan bela negara secara umum.” Terangnya ketika dihubungi melalui telepon, Sabtu (22/8).

Dadang juga menambahkan bahwa wacana Komcad yang diusung Kemenhan ini sama halnya seperti Resimen Mahasiswa (Menwa) yang bersifat sukarela. Namun jika memang mahasiswa benar-benar akan mengikuti Komcad ini, Kemenhan dan Kemendikbud harus mengkajinya lebih dalam agar jelas mengenai urgensi di masa sekarang. Karena kekuatan pertahanan itu bukan hanya soal persenjataan saja, melainkan juga soal SDM baik secara kuantitas maupun kualitas.

“Kalau dilihat dari jumlah penduduk Indonesia dibandingkan dengan porsinya, itu komponen utama kita kurang (setahu saya) karena itu sudah ada hitungannya (kurang), bandingkan dengan negara-negara tertentu yang mungkin terancam.” Jelasnya.

Meskipun Dadang tidak berbicara lebih jauh mengenai posisinya antara mendukung atau tidaknya wacana ini, namun Dekan sekaligus dosen di Fikom Unpad ini berharap bahwa wacana Kemenhan harus dikaji dan dibicarakan lagi lebih lanjut mengenai urgensinya.

Berbeda dengan Riezal Ilham Pratama sebagai Ketua BEM Unpad, dilansir dari kumparannews ia dengan tegas menuturkan bahwa wacana Kemenhan tersebut tidak jelas urgensinya dan juga menurutnya Kemenhan tidak mempunyai kapasitas untuk berbicara dalam ranah pendidikan.

Selain Indonesia tidak dalam kondisi perang, Riezal juga menambahkan bahwa persoalan yang terjadi di Indonesia tidak seluruhnya harus disikapi dengan cara militer (dalam hal ini melalui pendidikan militer yang diwacanakan Kemenhan) sehingga wacana ini perlu dikaji lagi lebih dalam untuk mengetahui urgensinya.

Wacana pendidikan militer yang dicanangkan Kemenhan ini sejatinya telah menuai pro dan kontra. Karena selain masalah anggaran dana dan juga indikator keberhasilan yang mesti diperjelas kembali, sepertinya wacana tersebut masih belum terlalu penting untuk direalisasikan mengingat saat ini Indonesia masih berkutat dengan masalah pendidikan yang belum merata serta kondisi pandemi yang juga masih belum mereda.

Jadi, Apakah Perlu Adanya Pendidikan Militer Bagi Mahasiswa? Tentunya hal ini mesti melewati proses pengkajian dan penelitian yang lebih lanjut. Melihat dari sisi urgensi, masih banyak hal yang harus diprioritaskan untuk dilakukan saat ini. Selain itu, jangan sampai wacana ini nantinya diimplementasikan di masyarakat dalam keadaan yang masih setengah matang.  

Reporter : Erfransdo

Penyunting : Karina Rahma

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here