Aliansi Mahasiswa Unpad Kawal Terus Omnibus Law

0
9
Aliansi Mahasiswa Unpad melakukan aksi pada Kamis (8/10) di Jakarta. (sumber : Medfo BEM Unpad 2020)

RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law hari Senin (5/10) kemarin telah resmi disahkan. Hal ini tentu menuai banyak kontroversi dan geram dari berbagai pihak yang tidak menyetujui kebijakan yang satu ini.

Menanggapi hal tersebut, BEM Kema Unpad mengadakan sebuah konsolidasi secara terbuka untuk seluruh warga Unpad secara daring pada hari Selasa (6/10). Konsolidasi ini membahas mengenai aksi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis (8/10) di Jakarta. Kegiatan ini disambut secara antusias oleh warga Unpad dan diikuti lebih dari 900 peserta.

Aksi yang akan dilakukan bukanlah semata-mata keinginan pribadi dari Kema Unpad, melainkan hasil konsolidasi bersama BEM SI Jawa Barat dan BEM SI Nasional.

“Kita tergabung dalam BEM SI dan sudah ikut konsolidasi BEM SI Jawa Barat dan konsolidasi BEM SI nasional. Kesimpulan dari konsolidasi itu adalah sepakat kita semua akan turun ke jalan pada tanggal 8 Oktober.” Ujar Virdian Aurellio, Kepala Departemen Propaganda dan Aksi BEM Kema Unpad 2020.

Adanya aksi mengenai Omnibus Law kali ini bukanlah yang pertama dari BEM Kema Unpad. Virdian menyatakan, di tahun 2020 ini, setidaknya sudah terjadi sekitar enam hingga tujuh aksi, dimana tiga diantaranya berupa aksi offline, dan empat diantaranya adalah aksi melalui media.

Melalui laman Instagram BEM Unpad (@bem.unpad), tercatat BEM Kema Unpad selalu mengkaji perihal masalah Omnibus Law bersama dengan BEM Fakultas lainnya dan melaksanakan konsolidasi bersama rekan Unpad beberapa kali. Seruan aksi media juga selalu digembor-gemborkan untuk dilaksanakan melalui platform Twitter maupun Instagram.

Kemelut Omnibus Law

Apabila dikaji secara mendasar, tidak ada yang salah terkait penerapan Omnibus Law ini. Omnibus Law hanyalah suatu cara hukum untuk memayungi beberapa peraturan perundang-undangan kedalam satu wadah dan sudah diterapkan di berbagai negara.

Lantas, sebenarnya apa yang menjadi pokok permasalahannya? Mengapa banyak terjadi pertentangan mengenai perundangan yang satu ini?

Salah satu peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam Omnibus Law ini merupakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Jika dilihat, peraturan ini menguntungkan para investor terutama investor asing, namun sayangnya, peraturan ini dinilai tidak pro rakyat, terutama para buruh.

Terdapat beberapa poin dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan sejumlah buruh dan pekerja, mulai dari waktu cuti, upah, waktu kerja, dan masih banyak lagi.

Melalui “Kajian Kompilasi Omnibus” yang berisikan kajian strategis dan penolakkan dari masing-masing BEM Fakultas tentang penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja cikal bakal Undang-Undang Cipta Kerja.

Kompilasi Kajian dan Pernyataan Sikap dari Badan Eksekutif Mahasiswa se-Universitas Padjadjaran mengenai disahkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. (sumber : dokumentasi pribadi/Daffa Prasetia)

Tak Tinggal Diam

Selepas dilaksanakannya konsolidasi terbuka yang dilakukan secara daring pada Selasa (6/10), aliansi mahasiswa Unpad sepakat untuk turun menyuarakan aspirasi di Ibu Kota pada Kamis (8/10). Aksi turunnya mahasiswa Unpad ke jalan ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua BEM Kema Unpad, Mursalaatul Urfan.

“Seperti yang sama-sama kita ketahui kamis (8/10) aliansi mahasiswa Universitas Padjadjaran ikut turun serta dalam aksi ke jalan menuju Istana Presiden yang di Jakarta dalam rangka pengawalannya untuk menolak UU Cipta Kerja yang tergabung dalam Omnibus Law ini ada beberapa hal yang sudah kita siapkan dalam kajian yang sudah dikolaborasikan.” Terangnya.

Mengingat Indonesia masih belum lepas dari jeratan pandemi Covid-19, tentu saja perlu adanya berbagai pertimbangan sebelum menjalankan aksi ini. Georgius Benny, Dinamisator Lapangan Divisi Propaganda dari aksi ini menjelaskan bahwa protokol kesehatan diberlakukan dengan baik.

“Kema Unpad akhirnya memutuskan untuk turun setelah adanya konsolidasi. Diskusi di konsolidasi tersebut menghasilkan sebuat kesepakatan kalau Kema Unpad akan turun aksi ke jalan disertai dengan protokol kesehatan serta pendamping kesehatan yang disediakan oleh teman-teman dari medical kompleks, FK (Fakultas Kedokteran), dan lain-lain.” Jelas Benny.

Sebenarnya, untuk apa mahasiwa turun ke jalan di tengah pandemi yang masih deras bagai badai alih-alih tetap diam di rumah mengikuti anjuran pemerintah. Satu hal yang pasti, mahasiswa turun karena harus menyampaikan aspirasi di tengah pemerintahan yang kian tak pasti. Tentunya dilakukan mengikuti panggilan nurani, bukan semata mencari eksistensi dan mendapatkan atensi.

Ketua BEM Fikom Unpad, Daniel Rexa Faraz mengemukakan pendapatnya mengenai Omnibus Law ini. Puan yang akrab disapa Daniel menuturkan bahwa Omnibus Law ini memiliki berbagai kekurangan, berikut pengesahan yang dilakukan pada malam hari menimbulkan kesan yang kurang bijaksana.

“Menurut saya, mungkin Omnibus Law ini salah satu cara DPR dan pemerintah untuk banyak mendatangkan investor, namun caranya yang kurang elok. Proses pemasukan beberapa pasal dalam satu regulasi (UU) ini justru dapat membuat pasal akan semakin karet. Apalagi banyak RUU yang sudah disahkan menjadi UU memakai kalimat disesuaikan, memenuhi syarat, dan lain-lain.” Ungkap Daniel.

Kalimat tersebut justru menjadi aturan yang tidak pakem dan multi interpretasi. Buktinya, mengapa banyak orang yang masih mempertanyakan isu ini karena sulit memahami apa yang berubah dari pasal sebelumnya, sehingga banyak sumber-sumber yang berasumsi. Selain itu sikap DPR ketika pengesahan di malam hari sangat kurang bijaksana.” Tambahnya.

Mahasiswa Unpad tengah melakukan orasi di Jakarta dalam rangka aksi menuntut Omnibus Law pada Kamis (8/10). (sumber : Medfo BEM Unpad 2020)

Harapan

Tentu saja aksi yang dilakukan bukan hanya sekadar berorasi dan melakukan long march bersama-sama. Ada harapan yang terkandung di dalamnya, tak hanya bagi para mahasiswa tetapi banyak rakyat Indonesia.

“Harapannya sebenernya ada keajaiban buat presiden keluarkan PERPU, tapi apa daya Pak Presiden lagi ngurusin bebek di Kalimantan” Ungkap Muhammad Jihad Ramadhan selaku ketua BEM Fakultas Hukum Unpad.

“Harapannya pemerintah mau mendengarkan rakyat, tidak semena-mena dalam membuat peraturan, dan menomor satukan rakyat diatas segalanya,” ungkap Andi Rafli dari Divisi Propaganda dan Aksi BEM Kema Unpad.

Harapan, harapan, dan harapan. Selaku mahasiswa memang kiranya hanya bisa dibuat berharap. Berharap kepada Bapak dan Ibu yang tengah duduk nyaman di kursi empuk parlementer sana agar setidaknya  mau mendengarkan aspirasi dari rakyatnya yang kini bagaikan tak memiliki kekuasaan. Padahal, kekuasaan tertinggi dalam demokrasi ada di tangan rakyat. Katanya.

Berharap pula kepada para pemegang kendali pemerintahan agar mau setidaknya memperhatikan nasib rakyat-rakyat kecil. Bukankah pengertian dari demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat? Sampai tulisan ini dipublikasikan (satu minggu setelah berjalannya aksi), masyarakat masih menaruh harapan kepada Bapak dan Ibu pemangku pemerintahan yang terhormat. Semoga harapan tak hanya menjadi angan saja.

Reporter : Fahmy Fauzi, Daffa Prasetia, Alfiah Hasna

Penyunting : Karina Rahma

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here