BEM Kema Unpad Gelar Konsolidasi Terbuka, Ini Rumusan Isu yang akan Dibawa pada SHBI 10 Juni Nanti

0
8
Ketua dan Wakil Ketua BEM Kema Unpad, Rizky dan Ghifari memimpin jalannya konsolidasi pada Sabtu (5/6) kemarin

WARTA KEMA – BEM Kema Unpad mengadakan Konsolidasi Terbuka pada Sabtu (5/6) kemarin guna menjaring aspirasi Kema Unpad dalam rangka menyongsong forum Satu Hari Bersama Ibu (SHBI) 10 Juni mendatang. Konsolidasi ini adalah tindak lanjut lanjutan dari Forum Ketua Lembaga (FKL) dan Forum Kastrat (Forkast) yang telah dilakukan pada tanggal 1 dan 4 Juni lalu. Kegiatan dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting dan berlangsung dari sekitar pukul 15.50 dengan dihadiri lebih dari 100 peserta. 

Berdasarkan pemaparan Ketua BEM Kema Unpad Rizky Maulana, terdapat lima isu utama yang akan dibawa, yakni Uang Kuliah Tunggal (UKT), pembelajaran semester ganjil 2021/2022, kekerasan seksual, kesehatan mental dan perbaikan jalan Ciparanje.

Diskusi isu UKT terkait rencana pengajuan pemotongan secara universal, optimalisasi penyesuaian UKT, dan transparansi menjadi bahasan utama. Ketua BEM FEB, Muawwidz memaparkan hasil kajian dan survei terkait UKT yang telah dilakukan oleh BEM Kema dan beberapa BEM fakultas. 

Dengan menggunakan data dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Unpad tahun 2020, Revisi RKAT 2020, Realisasi Triwulan Kedua dan Ketiga, serta Prognosa 2020, ia menjelaskan bahwa Unpad menurunkan potensi pendapatan dari UKT sekitar 42 miliar sepanjang tahun 2020 lalu.

Hasil kajian itu juga melibatkan survei penyesuaian UKT. Sebanyak 51% responden merasa penyesuaian UKT masih memberatkan ekonomi, sebanyak 36% tidak sesuai dengan yang diajukan, dan sebanyak 92% tidak mendapatkan hasil banding sesuai kondisi ekonomi. Sebagai daya tawar terakhir, penyesuaian UKT harus terus dikawal baik dari mekanisme, teknis maupun aturannya.

Dari hasil rasionalisasi data tadi, Muawwidz menyarankan pengajuan penyesuaian UKT dibandingkan pemotongan universal yang menurut hasil kajian akan menghilangkan potensi pendapatan Unpad dari UKT hingga 34 miliar dalam dua semester.

Ketua BEM Kema Unpad, Rizky menjelaskan tuntutan terkait pemotongan UKT secara universal sebesar 2,5 juta  itu dipilih berdasarkan hasil kajian BEM Kema Unpad bersama BEM Fakultas dengan mengacu pada RKAT Unpad yang mendapatkan surplus.

“Pemotongan UKT. 2,5 juta dipilih agar golongan satu dan dua digratiskan karena maksimal dari golongan satu dan dua ini adalah 2,5 juta. Untuk bargaining power dimulai dari yang tinggi terlebih dahulu (optimis dengan 2,5 juta). Upaya pemotongan secara universal sebesar 750 ribu, ada pula skema terakhir yaitu pengawalan evaluasi penyesuaian UKT tahun sebelumnya,” ujar Rizky.

Rizky mengatakan penyesuaian UKT jadi skema terakhir yang akan coba ditawarkan mengingat masa her-registrasi yang semakin dekat. Pengawalan mesti dilakukan terhadap penyesuaian UKT sebagai langkah terakhir mengingat sebelumnya optimalisasi dan transparansi penyesuaian UKT terbilang belum ideal. 

“Saya pernah mengajukan penyesuaian di  dua semester. Pertama dapat potongan 50%, sekitar 3,5 juta dan yang kedua hanya pemotongan satu juta. Padahal pada saat pengajuan alasannya dan kondisi saya sama. Saran saya, kalau mau pake cara penyesuaian lebih ada transparansinya,” papar salah satu peserta konsolidasi. 

Diskusi isu UKT sendiri berakhir dengan kesepakatan bahwa nantinya BEM Kema Unpad akan mengajukan penawaran kepada pihak rektorat dengan gradasi kebijakan pemotongan universal sebesar 2,5 juta sebagai skema optimis, 750 ribu sebagai skema realistis, serta penyesuaian UKT sebagai landing stance.

Rizky juga menegaskan BEM Kema Unpad akan meminta transparansi dalam proses penyesuaian dan banding UKT. Pelibatan mahasiswa dalam pembuatan peraturan penyesuaian UKT juga akan jadi salah satu tuntutan sebagai upaya pengawalan.

Terkait isu pembelajaran jarak jauh, disebut ada beberapa kendala yang menghambat proses belajar mahasiswa. salah satunya adalah kesulitan dalam mencari bahan studi yang dialami mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya (FIB).

“Untuk kategorisasi program studi kami kecil terutama dalam FIB, kami membutuhkan research ke lapangan atau ke FIB langsung. Ada sedikit hal memilukan tentang stakeholder FIB yang hanya menyarankan kami untuk melakukan pencarian mandiri,” jelas Wakil Ketua BEM FIB, Allif Pradana.

Selain itu, Wakil Ketua BEM Kema Unpad Fadillah Ghifari menegaskan bahwa BEM Kema Unpad akan meminta transparansi pemindahan lokasi dan juga kebijakan  perencanaan pembentukan sekolah vokasi kepada pihak rektorat. Penjelasan lebih jauh terkait pembelajaran hybrid dan vaksinasi mahasiswa juga menjadi salah satu sorotan dalam SHBI nanti mengingat beberapa waktu lalu Rektor Unpad, Rina Indiastuti memaparkan dua hal itu dalam acara Rektor Menyapa.

Pada saat diskusi mengenai isu kekerasan seksual, mencuat usulan untuk meminta pihak  rektorat membentuk tim khusus yang melibatkan dosen, mahasiswa dan pihak lainnya untuk menangani masalah kekerasan seksual di Unpad. Usulan itu disepakati dan akan menjadi gagasan turunan isu kekerasan seksual yang akan dibawa pada SHBI nanti.

“Jadi jika ada yang mengalami tindak kekerasan seksual, ia bisa melaporkannya ke tim khusus itu, tugasnya bisa memverifikasi laporan dan mencari fakta mengenai kejadian tersebut,” jelas pengusul.

Lanjut ke diskusi soal isu kesehatan mental. Ketua BEM FIB, Rizki Ramadan, mengatakan perlu adanya komunikasi dengan dosen wali terkait standarisasi atau pedoman yang jelas ketika menangani mahasiswanya. Sementara itu, Allif berharap PKUP dapat melakukan promosi yang lebih masif dan membuka cabang di setiap fakultas.

Tuntutan terkait isu Kesehatan Mental lainnya ialah optimalisasi peran dosen wali sebagai pembimbing akademik mahasiswa sesuai Peraturan Rektor No. 46 Tahun 2016, dan adanya partisipasi dan mekanisme yang terintegrasi dari pihak dosen wali, dekanat, dengan pihak universitas.

Mengenai isu perbaikan jalan Ciparanje, Faishal Saifullah dari BPM Kema Unpad menjelaskan bahwa tahun ini jalan Ciparanje akan diperbaiki dengan anggaran sekitar 3 milyar yang merupakan 30% merupakan dari dana Unpad. Unpad juga saat ini sudah mengajukan surat dan proposal kepada Kementerian PUPR dan mempertanyakan apakah akan menggunakan dana 3 milyar tersebut atau dana dari Kementerian PUPR. Pada SHBI nanti, isu Ciparanje ini akan dibawa oleh BPM Kema Unpad.

Reporter: Aqshal Fazrullah

Editor: Hatta Muarabagja

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here