Dampak Politik Identitas, Mengkhawatirkankah?

0
215
(Sumber Ilustrasi: Indoprogres/ Warta Kema)

Kehidupan politik masyarakat Indonesia memang penuh dinamika. Dimulai dari berdirinya negara Indonesia sampai saat ini, intrik politik penguasa negeri dan politisi, menjadi kajian unik bagi pakar politik khususnya dan masyarakat pada umumnya. Politik tidak hanya berbicara mengenai kekuasaan, dan pengaruh, tetapi yang lebih penting adalah tujuan dari politik itu sendiri, yaitu mewujudkan masyarakat yang mengetahui hak dan kewajibannya, juga mewujudkan kesejahteraan umum.

Politik, baik ilmunya maupun praktiknya, sangat penting bagi keberlangsungan sebuah negara. Negara bisa menjalankan roda kekuasaan atau roda organisasi negaranya jika ada orang yang melek akan ilmu politik, mengerti dinamika negara, baik ditinjau dari sisi ilmu politik maupun dari ilmu ketatanegaraan.

Pada dasarnya, politik berbicara mengenai idealitas atau semua hal yang baik karena politik mengandung kemuliaan untuk negara dan masyarakatnya. Jika dilihat sekilas, politik penuh dengan drama, pertentangan, juga kepentingan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa politik merupakan sebuah dinamika yang tidak bisa diprediksi secara pasti hasilnya.

Politik penuh dengan kepentingan. Jika kepentingan itu tidak terakomodir, maka akan dipastikan terjadi konflik. Jika terakomodir, maka akan terjadi kompromi politik, dan sekaligus bentuk politik yang paling pragmatis. Itulah dunia politik yang harus kita sikapi secara dewasa.

Politik identitas biasanya tak terlepas dari suku, ras, budaya serta agama. (Sumber ilustrasi: Florespos.co/ Warta Kema)

Berbicara mengenai politik tentu tidak akan lepas dari beberapa kelompok, seperti kelompok penguasa, kepentingan, bahkan penekan. Setiap kelompok memiliki kepentingan dan kadang sering terjadi pertentangan, sehingga mengeluarkan banyak analisis pakar dan isu yang dikonsumsi oleh masyarakat, terlepas benar atau tidaknya isu tersebut.

Kemajuan teknologi yang semakin canggih memudahkan akses informasi dari setiap penjuru negeri, termasuk akses informasi mengenai dunia politik. Interaksi masyarakat yang hari ini semakin banyak dilakukan di media sosial, memberi kesempatan untuk masyarakat seolah menjadi pakar politik dengan memberi tanggapan atau opininya terhadap sebuah kejadian politik. Hal itu juga membuat politisi harus berhati-hati dalam berperilaku, jika tidak ingin menjadi santapan kemarahan publik.

Ironi bagai pisau bermata dua, kemajuan teknologi ini memudarkan budaya sopan santun masyarakat dalam bijak menggunakan media sosial. Penyebaran isu dan kabar dunia politik yang cepat, membuat masyarakat mudah terjebak dalam berita bohong, yang lebih dikenal dengan hoax, di mana berita tersebut sengaja diproduksi demi kepentingan politik. Sangat disayangkan persatuan dan kesatuan harus menjadi korban dalam upaya mewujudkan kepentingan politik ini melalui cara yang kurang beradab.

 

Persatuan dan Kesatuan Harus Menjadi Kepentingan Utama

Indonesia adalah negara yang memiliki karakteristik unik, yaitu walaupun beragam suku bangsa, tetapi sadar akan persatuan dan mau menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Yang menjadi masalah utama saat ini adalah penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) telah menjadi ladang bisnis yang menggiurkan. Seperti yang diberitakan, polisi kembali membongkar bisnis penyebaran kebencian berkonten SARA yang dilakukan oleh kelompok Saracen.

Sejak November 2015, kelompok ini menyebar berita SARA dan hoax melalui media sosial maupun situs internet. Hingga saat ini, diketahui jumlah akun yang tergabung dalam jaringan grup Saracen ada lebih dari 800.000 akun. Saracen mengunggah konten ujaran kebencian dan berbau SARA berdasarkan pesanan. Tujuan mereka menyebarkan konten tersebut semata alasan ekonomi (Kompas, 2017).

Riskan, dengan kepentingan jangka pendek, persatuan dan kesatuan nasional dipertaruhkan. Terlebih sikap masyarakat yang mudah menerima informasi dan menyebarkannya, menambah pekerjaan rumah kita bersama dalam upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan di Indonesia.

Politik identitas bukan hal baru di Indonesia. Setelah lama tidak terdengar, politik identitas mulai ramai dibicarakan lagi karena penggunaan isu SARA menjadi salah satu strategi jitu dalam memenangkan konstelasi pemilihan umum (pemilu) kepala negara maupun kepala daerah. Dengan penggunaan politik identitas, membuat disintergrasi dalam masyarakat, rasionalitas dalam menentukan pilihan dalam pemilu pun menjadi hilang.

Beredarnya kabar bohong seputar calon dan ajakan memilih pemimpin dengan dalih seiman bahkan dengan iming-iming surga, membuat pesta demokrasi berupa pemilu menjadi arena yang kental akan penggunaan agama demi kepentingan politik. Inilah yang salah kaprah dan membuat kehidupan sosial dan politik kita terancam. Agama yang seharusnya suci dan meningkatkan fitrah seseorang, digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, bahkan dibisniskan untuk kepentingan politik jangka pendek.

Pemilu seharusnya menjadi wahana pendidikan dan pembelajaran politik bagi masyarakat. Dengan rangkaian pesta demokrasi seperti pendaftaran calon, kampanye politik, pemaparan visi misi dan program kerja calon, debat calon, bahkan proses pemungutan suara, seharusnya menghasilkan warga negara yang cerdas dalam berpolitik. Masyarakatlah yang nantinya langsung menilai dan mengawasi jalannya roda pemerintahan, sebagai hasil dari pesta demokrasi tersebut.

Jika strategi politiknya hanya menggunakan isu SARA atau politik identitas dalam upaya untuk menang, akan menghasilkan masyarakat yang apatis dalam mengawasi kehidupan berpolitik bangsa. Di sini, masyarakat hanya menjadi korban karena suara digiring dengan menggunakan agama sebagai alat politik, melahirkan demokrasi semu.

 

Akhiri Politik Identitas

Politik identitas membuat kehidupan politik bangsa Indonesia memprihantinkan. Timbulnya stigma kaum mayoritas dan minoritas, membuat perilaku politik masyarakat menjadi tidak menentu, ada yang acuh dan ada yang peduli. Seharusnya masyarakat diberikan pemahamahan berupa  pendidikan politik. Karena untuk menentukan sikap terbaik, kehidupan politik harus menjaga Indonesia agar tetap utuh dengan keadaan masyarakat yang multikultural, dan mewujudkan kesejahteraan sosial dalam kehidupan masyarakatnya.

Semua pihak harus dewasa dalam menyikapi fenomena politik yang ada karena politik bisa mempersatukan arau memecah belah bangsa. Nilai esensial dari politik mulai ditinggalkan dan pragmatisme dalam politik yang mulai meningkat. Inilah dunia politik, yang selalu beririsan dengan publik.

 

Penulis: Agil Nanggala, Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Editor: Lia Elita

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here