Menuju Tahun Politik: Quo Vadis Keberpihakan Media?

0
383
Sumber ilustrasi: sp.beritasatu.com

“Journalism’s first loyalty is to citizens.”
– Bill Kovach and Tom Rosenstiel (The Elements of Journalism, 2014)

Menghadapi momentum pemilihan umum (pemilu) 2019, sudah selayaknya kita semua ikut mewaspadai adanya upaya disrupsi media massa yang idealnya menjadi pelayan terhadap kepentingan masyarakat. Kita tentu masih ingat preseden pemilu 2014 yang mana fragmentasi masyarakat terjadi akibat adanya keberpihakan media dalam kontestasi politik.

Saat itu, media massa yang paling kentara berpihak ke satu kubu ada di saluran televisi. Dua di antaranya yang paling kentara adalah TV One dan Metro TV. Kedua saluran itu memberitakan segala hal terkait pemilu seolah-olah mereka adalah corong kampanye dari masing-masing pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. Meski masing-masing saluran TV tersebut menolak dinyatakan partisan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengonfirmasi keduanya menunjukkan ketidaknetralan. Akibatnya, kedua saluran tersebut diberi teguran keras oleh pemerintah.

Keberpihakan media massa terhadap satu kubu politik jelas merugikan masyarakat. Ia dapat menjauhkan realitas politik sesungguhnya dari masyarakat. Kita patut heran bagaimana mungkin pada pemilu 2014, di TV One paslon Prabowo-Hatta diwartakan menang, sedangkan Metro TV paslon Jokowi-Kalla juga demikian.

Dari kejadian pemilu 2014, kita bisa belajar bahwa ada kecenderungan terjadinya disrupsi media massa ketika tahun politik sedang berlangsung. Apalagi di tahun 2019, tampaknya kita harus lebih khawatir karena mengetahui gerak-gerik bahwa sejumlah pemilik atau petinggi media akan ikut berperan dalam kontestasi pemilu.

Sebut saja figur seperti Surya Paloh dan Hary Tanoesoedibjo yang masing-masing memimpin dan memiliki amunisi Media Group dan MNC Group. Kita mungkin bisa melihat setiap hari iklan maupun tayangan berita mengenai partai Nasdem dan Perindo muncul di kedua saluran televisi tersebut dengan frekuensi yang amat sering.

Akibat saking seringnya menanyangkan iklan, saluran televisi yang dinaungi kedua grup media tersebut akhirnya juga kena teguran KPI. Meski demikian, tetap saja iklan dan berita tentang partai pemilik kedua grup media tersebut tampak masih tayang begitu masif.

Dari kasus tersebut, ada gejala bahwa sejumlah media di Indonesia berpihak pada faksi tertentu, serta loyalitasnya jatuh kepada pemilik media dan bukan kepada masyarakat yang menjadi audiens. Seolah-olah newsroom telah dimasuki agenda politik pemilik media. Padahal, sejatinya pekerjaan jurnalisme adalah pekerjaan independen.

Berkaca pada ‘The Post’

Untuk melihat independensi pekerjaan jurnalisme dari pihak mana pun, kita patut berkaca salah satunya pada kasus yang dihadapi The Washington Post. Media tersebut berusaha menempatkan loyalitas pertamanya kepada masyarakat ketika menerbitkan salah satu dokumen rahasia pemerintah Amerika Serikat (AS) tentang perang Vietnam, Pentagon Papers, pada tahun 1971.

Sebelum menerbitkan Pentagon Papers, terjadi intrik internal media antara pihak redaksi yang diwakili Pemimpin Redaksi Ben Bradlee dan pemilik ‘The Post Katharine (Kay) Graham. Bagi Ben, penerbitan Pentagon Papers sangat substansial dan menyangkut kepentingan publik. Jika rahasia itu terus dipendam, dampaknya AS akan terus mengirim ‘mayat hidup’ ke medan perang di Vietnam karena pemerintah tak pernah memberitahu hal sebenarnya pada publik. Padahal, menurut temuan dalam Pentagon Paper, AS diprediksi tak akan pernah menang di Vietnam, sehingga perang di sana tetap dipertahankan hanya untuk menunjukkan gengsi AS semata.

Kay sebagai pemilik media sempat merasa ragu karena penerbitan dokumen rahasia macam Pentagon Papers berisiko membahayakan keberlangsungan medianya. Ini dilatarbelakangi karena sebelumnya, New York Times terlebih dahulu mempublikasikan hal serupa. Namun, media tersebut mendapatkan perlawanan keras dari pemerintahan Richard Nixon sehingga mereka dituntut ke pengadilan. ‘The Times’ akhirnya ditahan sementara untuk menerbitkan pewartaan mengenai Pentagon Papers sampai putusan pengadilan dibacakan minggu berikutnya.

Menolak tunduk didikte rezim Nixon, Ben malah dengan kukuh meyakinkan Kay untuk menerbitkan Pentagon Papers. Dewan dan pengacara perusahaan The Post sebenarnya merekomendasikan kepada Kay untuk tidak menerbitkan dokumen itu. Apalagi The Post sedang dalam proses menjual sahamnya ke publik untuk menambah modal usaha. Namun demikian, akhirnya Kay setuju dengan Ben demi kepentingan masyarakat.

Dalam hal pemberitaan, kita melihat tindakan The Post sebagai sesuatu yang ideal. Digambarkan pada riwayat hidup Katharine Graham Personal History (1997), ia mengutip perkataan seorang editor yang berargumen bahwa masalah publikasi dokumen rahasia Pentagon Papers bukan semata-mata persoalan legalitas, tapi juga berkaitan dengan moralitas luhur; kenyataan bahwa kebohongan besar telah dilakukan terhadap masyarakat Amerika. Oleh karenanya, media mesti mempublikasikannya.

Idealisme Ben Bradlee sebagai pemimpin redaksi pun menggebu ketika pertama kali mendengar bahwa Redaktur rubrik nasional Ben Bagdikian mendapatkan dokumen rahasia tersebut. Dalam riwayat hidupnya, Kay menceritakan bahwa Bagdikian bertanya pada Ben perihal apakah ketika Bagdikian mendapat Pentagon Paper The Post akan menerbitkannya. Ben menjawab sengit, “Jika kita tidak mempublikasikannya, maka akan ada pemimpin redaksi baru di The Washington Post (menggantikan dirinya).”

Intervensi pemilik media yang memiliki kepentingan politik dalam newsroom dapat membahayakan kredibilitas media tersebut. Selanjutnya, jika masyarakat tidak hati-hati dan selektif menjadi pemirsa media tersebut, masyarakat akan terkena dampak pewartaan yang telah terdisrupsi kebenarannya. Karena bagaimana pun, media yang berpihak bukan pada kebenaran dan kepentingan masyarakat luas, melainkan kepada suatu kelompok, faksi, dan ideologi tertentu hanya akan menghasilkan propaganda.

Di tahun politik yang semakin dekat ini, masyarakat perlu skeptis terhadap geliat media dalam mewartakan sesuatu. Profesi jurnalis pun mesti dikembalikan kepada kiprahnya yang independen, tidak boleh ditunggangi kepentingan politik apapun. Kalaupun pemilik mau berpolitik, tidak boleh melibatkan newsroom di dalamnya. Sebagaimana imbauan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, “Silakan kalau misalnya para pemilik (media) berpolitik, tapi newsroom dijaga independensinya.”

Sikap The Washington Post di atas agaknya dapat menjadi satu rujukan untuk  independensi jurnalisme yang berpihak demi kepentingan masyarakat. Ia tidak tunduk kepada penguasa sekalipun, apalagi cuma kepada pemilik medianya. Karena pada hakikatnya, memparafrasa kutipan David Randall dalam The Universal Journalist (2016), media memang dimiliki oleh sejumlah individu atau badan tertentu, namun kebebasan pers tetap milik masyarakat.

 

Agaton Kenshanahan

Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Unpad, Pemimpin Redaksi Warta Kema 2017

Editor: Lia Elita

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here