Masih Adakah UKT 0 Rupiah?

0
84

 

JATINANGOR, Warta Kema – Belakangan, mahasiswa tingkat akhir Universitas Padjadjaran (Unpad) dilegakan dengan adanya kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 0 rupiah. Kebijakan itu ditujukan bagi mahasiswa yang menempuh studi lebih dari delapan semester di program S1 dan lebih dari enam semester di program diploma. Namun, keberlanjutan kebijakan ini tidak terdengar lagi kabarnya, khususnya pada semester genap 2019 ini.

Anna (nama samaran), salah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya (FIB) angkatan 2013, mengaku ia mengetahui perihal kebijakan UKT 0 rupiah. Namun, menurut Anna, pada semester ini sepertinya kebijakan itu sudah ditiadakan karena ia tetap dikenakan kewajiban untuk membayar UKT seperti biasa. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan di antara mahasiswa.

Ditemui pekan lalu, Sekretaris Direktorat Pendidikan dan Kemahasiswaan Aji Sasongko mengungkapkan, pada pelaksanaan herregistrasi di semester ini memang tidak diberlakukan UKT 0 rupiah bagi mahasiswa tingkat akhir. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengajuan yang masuk ke pihak direktorat. Mengenai apakah di semester berikutnya kebijakan ini akan diterapkan atau tidak, Aji menjawab “Kita lihat aja nanti.”

Kepala Bidang Pelayanan Sosial BEM Kema Unpad Sylvi Noor Alifah mengatakan, untuk semester ini memang tidak ada pemberitahuan mengenai penerapan UKT 0 rupiah dari pihak rektorat. Menurutnya, pihak rektorat biasanya memberikan imbauan kepada lembaga-lembaga kemahasiswaan untuk menyebarkan informasi mengenai keringanan dalam pembayaran UKT pada masa herregistrasi di awal semester. “Untuk semester ini, pihak rektorat hanya memberikan informasi mengenai keringanan pembayaran UKT bagi mahasiswa umum, seperti penangguhan UKT, beasiswa keberlanjutan studi, dan beasiswa tidak mampu. Tidak ada imbauan pengenai UKT 0 rupiah,” paparnya.

UKT 0 rupiah merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan dan Kemahasiswaan Unpad bagi mahasiswa tingkat akhir yang masih belum menyelesaikan studinya sesuai waktu yang ditentukan. “Secara SK atau peraturan emang nggak dibilangin ada Rp0 atau nggak. Jadi itu semacam diizinkan sama pimpinan,” ujar Irma, Kepala Bagian Registrasi Direktorat Pendidikan dan Kemahasiswaan Unpad.

Kebijakan UKT 0 rupiah ini baru berlaku ketika rektorat menerima pengajuan dari pihak fakultas untuk meng-nol-kan UKT mahasiswa tertentu. “Syarat-syaratnya mahasiswa yang udah direkomendasiin sama fakultas. Misalnya, harusnya dia bisa sidang akhir sebelum tanggal 15 (batas akhir pembayaran UKT), tapi kemudian ada kesalahan sistem, dia bisa ngajuin UKT 0 rupiah,” jelasnya. Pengajuan itu diurus oleh pihak fakultas, dipertimbangkan wakil rektor I, kemudian diproses oleh Irma.

Penjelasan lebih jauh mengenai syarat dan alur pengajuan UKT 0 rupiah dijelaskan oleh Sylvi yang turut mengadvokasi mahasiswa dalam permasalahan ini. “Kebijakan 0 rupiah ini diperuntukan untuk mahasiswa yang memiliki masalah eksternal dalam penyusunan skripsinya.” Masalah eksternal yang dimaksud adalah apabila pada penyusunan skripsi terdapat masalah dalam proses pembimbingan atau proses sidang mahasiswa. Selain itu, masalah eksternal juga bisa datang dari kesalahan sistem administrasi.

“Nanti mahasiswa bisa ngajuin ke bidang kemahasiswaan fakultasnnya masing-masing. Biasanya manajer akademiknya bakal ngadain wawancara untuk melihat apakah masalahnya benar ada di pihak dosen atau justru kelalaian mahasiswa itu sendiri. Kalau benar dari pihak dosen, baru diajuin ke rektorat dan dikabulkan permohonannya,” tambah Sylvi.

Kebijakan UKT 0 rupiah muncul pada 2017, berawal dari kegelisahan mahasiswa tingkat akhir bernama Alifya Ihya Muhammad. Dalam pemaparannya pada seminar Kelas Legislatif di hadapan Dewan Perwakilan Anggota Hima Hubungan Internasional Unpad, Alifya berpendapat, sejatinya mahasiswa tingkat akhir yang menempuh studi lebih dari waktu yang ditargetkan seharusnya tidak dibebani kewajiban membayar UKT. Pendapatnya itu didasarkan pada Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 97/e/ku/2013 yang menyatakan UKT mahasiswa merupakan akumulasi dari biaya pendidikan mahasiswa per semester dan biaya dana pembangunan yang dibagi nominal delapan.

Nggak tau tuh delapan di sini maksudnya delapan semester, apa delapan tahun, atau delapan apa. Tapi, kita anggap aja delapan semester. Berarti kalau gitu, mahasiswa semester sembilan ke atas itu harusnya nggak usah bayar UKT karena tunggakkannya udah lunas di delapan semester,” ujar Alifya.

Kala itu, Alifya menjabat sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Kema Unpad 2017. Melalui BPM, Alifya berusaha menyuarakan kegelisahannya dan menarik suara para mahasiswa untuk sama-sama mengajukan UKT 0 rupiah bagi mahasiswa tingkat akhir. Alifya bersama BPM Kema Unpad berhasil mencapai tujuan itu. Dalam publikasi yang dilakukan BPM pada 12 Oktober 2017, salah seorang wakil rektor mengabulkan permohonan penerapan UKT 0 rupiah khusus bagi mahasiswa yang mengalami kendala non-personal. Sementara itu, penerapan kebijakan ini akan dilaksanakan oleh manajer akademik di masing-masing fakultas.

Diakui BPM, pada penerapan awalnya masih terdapat miss persepsi pada setiap fakultas dalam menentukan mahasiswa mana yang berhak menerima UKT 0 rupiah. Meski masih terdapat ketidakjelasan dalam praktiknya, Alifya menganggap kebijakan ini cukup berhasil. “Puluhan dari ratusan mahasiswa tingkat akhir yang mengajukan, terutama angkatan 2013, berhasil lolos buat nggak bayar UKT,” pungkasnya.

 

Reporter          : Alissa Waskita/Chantika Auliana

Editor              : Lia Elita

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here